Get in Touch

Connected using the contact information provided below.

Office

Treasury Tower Floor 7F/16A​ ASHTA District 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD Jakarta Selatan 12190

Email Address

office@skaiwork.com

Telephone

(021) 50 663 999 / +62811-9182-379

Office Hours

Mon - Fri 08 AM - 17 PM

Perbedaan Keberatan dan Banding Pajak: Strategi Cerdas Korporasi Memilih Medan Perang Fiskal

Ahli hukum Skailaw Tax memberikan pencerahan terkait perbedaan keberatan dan banding pajak kepada manajemen korporasi.

Bagi entitas bisnis raksasa dan korporasi multinasional, sengketa pajak bukanlah tanda bahwa perusahaan Anda melakukan kejahatan. Sengketa pajak adalah konsekuensi wajar dari dinamika bisnis yang kompleks yang berbenturan dengan perbedaan interpretasi regulasi oleh otoritas pajak. Ketika Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) bernilai puluhan miliar mendarat di meja Anda, pertanyaan strategis bagi seorang Direktur Keuangan […]

Alur Proses Keberatan Pajak ke Kantor Pajak: Peta Jalan Korporasi Menundukkan SKPKB

Peta jalan dan alur proses keberatan pajak ke kantor pajak bagi manajemen korporasi.

Menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) senilai puluhan miliar rupiah sering kali menciptakan kepanikan sesaat di ruang rapat Direksi. Pertanyaan pertama yang selalu muncul dari seorang CEO kepada Direktur Keuangannya adalah: “Apa langkah kita selanjutnya, dan berapa lama proses ini akan mengganggu bisnis kita?” Sengketa pajak bukanlah sprint; ini adalah maraton birokrasi yang sangat […]

Sanksi Keberatan Pajak Jika Ditolak: Kalkulasi Risiko dan Strategi Mitigasi Finansial Korporasi

Proyeksi risiko finansial dan sanksi keberatan pajak jika ditolak bagi manajemen korporasi.

Menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) hasil audit dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sering kali memicu reaksi defensif dari jajaran manajemen perusahaan. Insting pertama dari sebagian besar Direktur Keuangan (CFO) dan pimpinan korporasi adalah melawan temuan tersebut melalui mekanisme hukum Pengajuan Keberatan. Namun, dalam ekosistem hukum perpajakan modern di Indonesia, keberanian untuk melawan harus […]

Jangka Waktu Pengajuan Keberatan Pajak: Aturan “3 Bulan” yang Menentukan Keselamatan Arus Kas Korporasi

Urgensi dan tenggat jangka waktu pengajuan keberatan pajak bagi direksi dan manajemen korporasi.

Dalam ranah sengketa fiskal, argumen hukum yang brilian, bukti akuntansi forensik yang sempurna, dan pembelaan yang meyakinkan tidak akan ada artinya jika Anda kalah oleh waktu. Bagi entitas bisnis dan korporasi yang menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan nominal fantastis, memahami secara presisi jangka waktu pengajuan keberatan pajak adalah garis pertahanan pertama—dan sering […]

Syarat Pengajuan Keberatan Pajak 2026: Benteng Pertama Melawan Koreksi Fiskal yang Tidak Adil

Dokumen SKPKB dan persiapan pengajuan keberatan pajak 2026 bagi korporasi.

Menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan nominal fantastis sering kali menjadi momen yang mengguncang stabilitas finansial perusahaan. Di tahun 2026, dengan semakin canggihnya sistem Core Tax Administration System (CTAS) yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemeriksaan pajak menjadi lebih berbasis data (data-driven) dan otomatis. Namun, sistem tidak luput dari kesalahan interpretasi, dan Pemeriksa […]

Putusan Mahkamah Agung Pajak: Memahami Finalitas Hukum dan Dampak Strategis bagi Korporasi

Putusan Mahkamah Agung Pajak sebagai landasan kepastian hukum tertinggi bagi korporasi.

Dalam hierarki hukum perpajakan di Indonesia, putusan Mahkamah Agung pajak menempati posisi puncak sebagai produk hukum yang memberikan kepastian absolut. Ketika sengketa telah melalui proses panjang mulai dari pemeriksaan, keberatan, hingga banding di Pengadilan Pajak, jalan terakhir untuk mencari keadilan adalah melalui upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. Bagi jajaran Direksi […]

Proses Gugatan Pajak Perusahaan: Strategi Litigasi Formal untuk Membatalkan Produk Hukum yang Cacat Prosedur

Tim Skailaw memberikan konsultasi mengenai strategi proses gugatan pajak perusahaan di SCBD.

Dalam ekosistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem self-assessment, otoritas fiskal dibekali dengan wewenang yang sangat luas untuk melakukan penegakan hukum. Namun, kekuasaan yang besar ini harus dijalankan sesuai dengan koridor prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Bagi korporasi besar, ancaman terhadap aset sering kali tidak datang dari kesalahan penghitungan pajak semata, melainkan dari tindakan administratif […]

Risiko Hukum Peninjauan Kembali Pajak: Analisis Strategis Terhadap Konsekuensi Final di Mahkamah Agung

Analisis risiko hukum peninjauan kembali pajak korporasi di kantor Skailaw SCBD.

Dalam perjalanan sengketa pajak yang melelahkan, pengajuan Peninjauan Kembali (PK) sering kali dipandang sebagai “peluru terakhir” untuk mendapatkan keadilan. Namun, bagi korporasi berskala besar, keputusan untuk melangkah ke Mahkamah Agung tidak boleh hanya didasari oleh semangat perlawanan semata. Terdapat spektrum risiko hukum peninjauan kembali pajak yang sangat luas, yang jika tidak dikalkulasi secara presisi, justru […]

Strategi PK Pajak Perusahaan: Mengamankan Keadilan di Tingkat Mahkamah Agung

Tim strategi hukum Skailaw sedang menyiapkan memori Peninjauan Kembali pajak korporasi.

Menerima putusan banding dari Pengadilan Pajak yang tidak sesuai harapan sering kali menjadi momen yang sangat menantang bagi jajaran Direksi dan CFO. Di tengah tekanan fiskal dan tanggung jawab terhadap pemegang saham, muncul pertanyaan krusial: “Apakah perjalanan hukum kita berakhir di sini?”. Jawabannya adalah tidak. Melalui upaya hukum luar biasa, perusahaan memiliki kesempatan untuk mengajukan […]

Putusan PK Pajak: Finalitas Hukum dan Implikasi Strategis bagi Arus Kas Korporasi

Dokumen Putusan PK Pajak dari Mahkamah Agung sebagai bentuk finalitas hukum sengketa korporasi.

Dalam perjalanan panjang sebuah sengketa pajak, momen turunnya Putusan PK Pajak dari Mahkamah Agung adalah puncak dari seluruh proses pencarian keadilan. Ini adalah titik di mana ketidakpastian hukum berakhir dan posisi fiskal perusahaan mendapatkan stempel finalitas. Bagi korporasi besar, putusan ini bukan sekadar lembaran kertas berisi amar hakim, melainkan instrumen hukum yang memiliki dampak ekonomi […]