pengurusan pkp

Jasa Pengurusan PKP (Pengusaha Kena Pajak)

Tantangan Legal Bisnis Anda

Tantangan dalam Pengurusan PKP yang Sudah Ada

Solusi Kami untuk Bisnis Anda

Manajemen PKP: Lebih dari Sekadar Lapor Pajak

Menjadi PKP berarti Anda memiliki kewajiban administrasi pajak yang ketat. Selain lapor SPT Masa PPN, Anda juga harus mengurus jika ada perubahan data, pindah alamat, atau bahkan jika Anda ingin berhenti menjadi PKP. Skailaw menyediakan jasa pengurusan PKP yang fokus pada *maintenance* administrasi ini, memastikan status PKP Anda selalu valid dan sesuai dengan kondisi perusahaan.

Layanan Hukum Kami

Cakupan Layanan Jasa Pengurusan PKP

Layanan kami fokus pada *maintenance* status PKP Anda. Ini mencakup: 1) **Pencabutan Pengukuhan PKP:** (misal: karena omzet turun, atau perusahaan tutup). 2) **Pindah Alamat PKP:** (baik pindah di KPP yang sama, atau pindah KPP). 3) **Aktivasi PKP Non-Efektif (NE):** Mengaktifkan kembali status PKP yang dibekukan KPP. 4) **Manajemen e-Faktur:** Mengurus perpanjangan Sertifikat Digital e-Faktur. 5) **Sentralisasi PPN:** Mengajukan permohonan pemusatan PPN.

Biaya

Biaya Jasa Pengurusan Administrasi PKP

Biaya jasa pengurusan PKP akan disesuaikan dengan jenis layanan. Biaya pencabutan PKP (yang memerlukan proses pemeriksaan) tentu berbeda dengan sekadar perpanjangan sertifikat digital. Kami akan memberikan proposal transparan di awal, merinci ruang lingkup pekerjaan kami dan biaya jasa kami.

Pendekatan Hukum yang Berfokus pada Bisnis

Memberikan konsultasi hukum bisnis yang selaras dengan tujuan bisnis Anda, memastikan setiap keputusan mendukung pertumbuhan dan ketahanan usaha.

Analisis Cermat, Solusi Hukum yang Tepat

Kami menggabungkan ketelitian dan strategi untuk menghadapi setiap tantangan hukum dengan solusi terbaik.

Mengapa Memilih Skailaw

Mengapa Menggunakan Jasa Skailaw untuk Pengurusan PKP?

Proses seperti pencabutan PKP atau pindah alamat KPP seringkali birokratis dan memakan waktu. Petugas pajak (AR) mungkin akan meminta banyak data pendukung atau melakukan pemeriksaan. Tim Skailaw yang paham alur di KPP akan mendampingi Anda, memastikan dokumen Anda lengkap, dan mengawal prosesnya hingga tuntas.

Pendekatan Hukum yang Disesuaikan

Kami merancang solusi legal yang relevan dengan model bisnis dan skala usaha Anda.

Fokus Eksklusif pada Dunia Usaha

Kami hanya menangani aspek hukum korporat, bukan perdata umum, sehingga seluruh fokus kami adalah perusahaan Anda.

Tim Berpengalaman dan Responsif

Setiap klien didampingi oleh praktisi hukum yang telah menangani ratusan kasus perusahaan dari berbagai sektor.

Dukungan Proaktif Terhadap Kepatuhan

Kami memantau perubahan regulasi dan memberikan advis hukum berkelanjutan agar bisnis Anda tetap aman secara hukum.

Lokasi Kami

Layanan Pengurusan Administrasi PKP

Proses pengurusan PKP (pindah alamat, cabut PKP) sangat terikat dengan KPP (Kantor Pajak Pratama) Anda. Tim kami dapat membantu Anda menyiapkan dokumen, mengajukan permohonan, dan berkorespondensi dengan KPP terkait. Kami dapat memandu Anda dari jarak jauh atau mendampingi langsung ke KPP (jika di Jakarta).
Our Location

A Prime Location for Premier Legal Advisory

Strategically located in Treasury Tower, SCBD, South Jakarta, SkaiLaw operates at the heart of Jakarta’s most prestigious business hub. 

Pertanyaan Umum

Pertanyaan Umum (FAQ) Seputar Pengurusan PKP

Banyak PKP bingung saat harus mengurus administrasi di luar pelaporan bulanan. FAQ ini kami siapkan untuk menjawabnya.
Tidak otomatis. Anda harus mengajukan permohonan Pindah Alamat ke KPP lama. Jika pindah ke wilayah KPP lain, Anda akan mendapatkan NPWP dan Surat Pengukuhan PKP baru dari KPP baru.

Ya, kami bangga mendukung pertumbuhan startup dan UMKM di Jakarta. Kami memahami tantangan unik yang dihadapi oleh bisnis kecil dan menengah, dan kami menawarkan solusi hukum yang disesuaikan dengan skala serta kebutuhan spesifik mereka untuk memastikan kelancaran operasional dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Skailaw secara eksklusif berfokus pada hukum korporat dan bisnis. Ini berarti keahlian kami mendalam dan sangat spesifik pada aspek-aspek legal yang relevan dengan perusahaan, dari pendirian hingga operasional kompleks. Kami tidak menangani masalah hukum personal seperti perceraian atau kasus pidana non-korporasi, sehingga seluruh sumber daya dan pengalaman kami tertuju pada kebutuhan bisnis Anda.

Kami menyediakan layanan kepatuhan hukum proaktif. Ini termasuk pemeriksaan menyeluruh terhadap prosedur dan kebijakan perusahaan Anda (audit hukum), memastikan keselarasan dengan regulasi terbaru, serta memberikan rekomendasi untuk memitigasi potensi risiko hukum. Kami juga membantu pengurusan perizinan usaha dan pendampingan dalam menghadapi perubahan peraturan di Jakarta.

 

Tidak otomatis. Anda harus mengajukan permohonan Pindah Alamat ke KPP lama. Jika pindah ke wilayah KPP lain, Anda akan mendapatkan NPWP dan Surat Pengukuhan PKP baru dari KPP baru.
Bisa, dan disarankan. Jika tidak, Anda tetap wajib lapor SPT Masa PPN (lapor nihil) setiap bulan. Jika tidak lapor, Anda akan kena denda. Proses pencabutan PKP biasanya akan didahului pemeriksaan pajak sederhana.
Itu adalah sertifikat elektronik yang wajib di-install di aplikasi e-Faktur Anda agar bisa menerbitkan Faktur Pajak. Sertifikat ini kedaluwarsa setiap 2 tahun sekali dan harus diurus perpanjangannya ke KPP.
Ini adalah status di mana KPP "membekukan" PKP Anda, biasanya karena Anda tidak lapor SPT Masa PPN selama 3 bulan berturut-turut. Akibatnya Anda tidak bisa menerbitkan e-Faktur.
Tidak. Fokus kami adalah pengurusan administrasi *status* PKP (daftar, cabut, pindah) dan hukum bisnis. Kami tidak menyediakan jasa akuntansi atau konsultan pajak rutin (seperti lapor SPT Masa PPN bulanan).