Keberatan Pajak Perusahaan: Strategi Pertahanan Pertama Melawan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Adil
Dalam perjalanan sebuah korporasi besar, menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) pasca-pemeriksaan sering kali menjadi momen yang penuh tekanan, terutama jika angka yang ditetapkan oleh fiskus dianggap tidak mencerminkan realitas ekonomi transaksi perusahaan. Di titik inilah, perusahaan memiliki hak konstitusional untuk mengajukan perlawanan administratif. Keberatan pajak perusahaan adalah benteng pertahanan pertama dalam siklus sengketa pajak yang […]
Pemeriksaan Pajak Perusahaan: Navigasi Strategis Menghadapi Auditor dan Mitigasi Risiko Koreksi Masif
Bagi sebuah korporasi besar, kedatangan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) bukan sekadar agenda rutin administratif. Di tahun 2026, di mana sistem perpajakan telah terintegrasi secara penuh melalui Core Tax System, pemeriksaan pajak perusahaan adalah sebuah pengujian nyata terhadap integritas tata kelola, validitas data, dan ketajaman strategi fiskal perusahaan. Ini adalah momen di mana setiap baris dalam […]
Implikasi Finansial Sengketa Pajak: Menakar Dampak Sistemik Terhadap Neraca dan Valuasi Korporasi
Dalam struktur manajemen korporasi modern, pajak bukan lagi sekadar elemen kepatuhan (compliance) yang bersifat statis. Di tangan para CFO dan pengambil keputusan strategis, pajak adalah variabel finansial krusial yang menentukan efisiensi modal dan daya saing perusahaan di pasar global. Namun, tantangan muncul ketika perbedaan interpretasi antara otoritas fiskal dan wajib pajak berkembang menjadi sengketa terbuka. […]
Konsekuensi Hukum Sengketa Pajak: Panduan Risiko Legal
Dalam dinamika bisnis di Indonesia tahun 2026, pajak telah berevolusi dari sekadar kewajiban administratif menjadi instrumen hukum yang memiliki daya paksa luar biasa. Bagi sebuah korporasi, sengketa pajak bukan lagi sekadar perdebatan angka di atas kertas kerja auditor. Ia adalah sebuah pintu masuk menuju rangkaian konsekuensi hukum sengketa pajak yang jika tidak dikelola dengan presisi, […]
Banding Pajak Perusahaan: Syarat Formal, Penyusunan Memori, dan Mitigasi Risiko Sanksi 60%
Langkah Kritis Pasca Penolakan Keberatan Bagi entitas bisnis, menerima Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang isinya “Menolak” atau hanya “Mengabulkan Sebagian” permohonan Wajib Pajak seringkali menjadi momen yang mengecewakan. Namun, dalam koridor hukum perpajakan Indonesia, ini bukanlah akhir dari segalanya. Keputusan tersebut justru membuka gerbang menuju upaya hukum yang lebih tinggi dan […]