Get in Touch

Connected using the contact information provided below.

Office

Treasury Tower Floor 7F/16A​ ASHTA District 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD Jakarta Selatan 12190

Email Address

office@skaiwork.com

Telephone

(021) 50 663 999 / +62811-9182-379

Office Hours

Mon - Fri 08 AM - 17 PM

Analisis Kasus Sengketa Pajak di Indonesia: Membedah Pola Serangan Fiskus dan Strategi Pertahanan Korporasi

Ahli Skailaw Tax membedah analisis kasus sengketa pajak di Indonesia untuk strategi kemenangan korporasi.

Dalam dunia hukum, sejarah sering kali berulang. Pola serangan yang digunakan oleh pemeriksa pajak (DJP) terhadap satu perusahaan multinasional hari ini, kemungkinan besar akan digunakan lagi untuk menyerang perusahaan lain besok. Bagi seorang Direktur Keuangan (CFO) atau Head of Tax, memahami analisis kasus sengketa pajak di Indonesia bukan sekadar menambah wawasan akademis. Ini adalah intelijen […]

Pengertian Pengadilan Pajak dan Fungsinya: Benteng Terakhir Keadilan bagi Korporasi

pengertian-pengadilan-pajak-dan-fungsinya-korporasi

Dalam ekosistem bisnis di Indonesia, hubungan antara korporasi dan otoritas pajak (DJP) sering kali diwarnai ketegangan. Pemeriksaan pajak yang agresif, koreksi yang didasarkan pada asumsi sepihak, hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) bernilai fantastis adalah risiko operasional yang harus dihadapi oleh setiap Direktur Keuangan (CFO). Ketika upaya negosiasi di tingkat pemeriksaan gagal, dan permohonan keberatan […]

Mengenal Jenis-jenis Sengketa Pajak di Indonesia: Peta Jalan Korporasi Menghadapi Badai Fiskal

Ahli Skailaw Tax menjelaskan jenis-jenis sengketa pajak di Indonesia kepada direksi korporasi.

Dalam ekosistem bisnis modern, pajak bukan sekadar kewajiban rutin bulanan. Bagi korporasi berskala besar, pajak adalah variabel risiko yang dinamis. Ketika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) datang melakukan pemeriksaan, sering kali hasilnya bukan sekadar “kurang bayar”, melainkan awal dari sebuah sengketa hukum yang panjang dan melelahkan. Namun, tidak semua “perkelahian” dengan kantor pajak itu sama. Banyak […]

Syarat Formal Banding Pajak agar Diterima: Jangan Biarkan Sengketa Miliaran Gugur karena Administrasi

Pengecekan akhir syarat formal banding pajak agar diterima oleh Pengadilan Pajak untuk sengketa korporasi.

Dalam dunia litigasi pajak korporasi, ada satu tragedi yang jauh lebih menyakitkan daripada kalah berdebat di depan hakim: Gagal sebelum bertanding. Bayangkan skenario ini: Perusahaan Anda telah menyewa saksi ahli termahal, menyiapkan analisis Transfer Pricing setebal 500 halaman, dan Direksi sudah siap mental menghadapi sengketa senilai Rp 100 Miliar. Namun, seminggu setelah surat didaftarkan, Pengadilan […]

Apa itu Putusan Banding Pajak? Panduan Eksekutif Memahami Vonis Akhir Sengketa Korporasi

Momen kemenangan korporasi setelah memahami apa itu putusan banding pajak dan strategi eksekusinya bersama Skailaw Tax.

Setelah berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, korporasi Anda bertarung di arena Pengadilan Pajak—mengajukan bertumpuk-tumpuk dokumen pembuktian, menghadirkan saksi ahli dengan biaya mahal, dan membiayai tim pengacara pajak elit—momen penentuan itu akhirnya tiba. Majelis Hakim mengetuk palu dan membacakan putusan banding pajak. Bagi jajaran Direksi dan Chief Financial Officer (CFO), dokumen putusan ini bukanlah sekadar kertas legalitas. […]

Syarat Pencabutan Banding Pajak: Strategi “Mundur Teratur” untuk Mengamankan Manuver Bisnis Korporasi

Tim hukum Skailaw Tax mendampingi eksekutif korporasi menyusun strategi dan syarat pencabutan banding pajak di SCBD.

Dalam dunia bisnis level tinggi, ada kalanya kemenangan terbesar bagi sebuah korporasi bukanlah memenangkan pertempuran berdarah-darah di meja hijau, melainkan mengetahui dengan persis kapan waktu yang tepat untuk menarik pasukan dan mundur secara teratur. Bagi jajaran Board of Directors (BOD) dan Chief Financial Officer (CFO), mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak sering kali dilihat sebagai langkah […]

Aturan Jangka Waktu Sidang Banding Pajak: Kapan Kepastian Arus Kas Korporasi Anda Terjawab?

Ahli hukum Skailaw Tax memberikan kepastian mengenai jangka waktu sidang banding pajak kepada CFO korporasi.

Bagi jajaran direksi dan Chief Financial Officer (CFO), ada satu hal dalam bisnis yang jauh lebih menyiksa daripada membayar pajak itu sendiri: Ketidakpastian. Bayangkan skenario ini: Perusahaan Anda baru saja menerima Surat Keputusan (SK) Keberatan yang menolak argumen Anda. Nilai sengketanya tidak main-main, mencapai puluhan miliar rupiah. Anda dan tim internal sepakat bahwa Direktorat Jenderal […]

Cara Mengurus Banding Pajak di Pengadilan: Peta Jalan Korporasi Menuju Kemenangan Fiskal

Ahli hukum Skailaw Tax mendampingi klien korporasi dengan optimisme tinggi dalam mengurus banding pajak di pengadilan.

Menerima Surat Keputusan (SK) Keberatan yang menolak permohonan perusahaan Anda bukanlah akhir dari dunia perpajakan. Bagi korporasi berskala besar, penolakan di tingkat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sering kali sudah diprediksi sejak awal sebagai bagian dari dinamika birokrasi. Pertarungan yang sesungguhnya—di arena yang benar-benar independen dan objektif—baru saja akan dimulai. Selamat datang di Pengadilan Pajak. Di […]

Perbedaan Keberatan dan Banding Pajak: Strategi Cerdas Korporasi Memilih Medan Perang Fiskal

Ahli hukum Skailaw Tax memberikan pencerahan terkait perbedaan keberatan dan banding pajak kepada manajemen korporasi.

Bagi entitas bisnis raksasa dan korporasi multinasional, sengketa pajak bukanlah tanda bahwa perusahaan Anda melakukan kejahatan. Sengketa pajak adalah konsekuensi wajar dari dinamika bisnis yang kompleks yang berbenturan dengan perbedaan interpretasi regulasi oleh otoritas pajak. Ketika Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) bernilai puluhan miliar mendarat di meja Anda, pertanyaan strategis bagi seorang Direktur Keuangan […]

Proses Gugatan Pajak Perusahaan: Strategi Litigasi Formal untuk Membatalkan Produk Hukum yang Cacat Prosedur

Tim Skailaw memberikan konsultasi mengenai strategi proses gugatan pajak perusahaan di SCBD.

Dalam ekosistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem self-assessment, otoritas fiskal dibekali dengan wewenang yang sangat luas untuk melakukan penegakan hukum. Namun, kekuasaan yang besar ini harus dijalankan sesuai dengan koridor prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Bagi korporasi besar, ancaman terhadap aset sering kali tidak datang dari kesalahan penghitungan pajak semata, melainkan dari tindakan administratif […]