Banding Pajak Badan Usaha: Strategi Sengketa PPh Badan, Rekonsiliasi Fiskal, dan Dampak Akuntansi

Mempertahankan Bottom Line Perusahaan Dalam struktur kewajiban perpajakan di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) Badan memegang peranan sentral sebagai beban langsung yang menggerus laba bersih perusahaan. Bagi sebuah Badan Usaha—baik itu Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT)—Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan adalah cerminan akhir dari kinerja satu tahun buku yang […]
Sengketa Banding Pajak: Anatomi Konflik, Pergeseran Argumen Fiskus, dan Titik Kritis Pembuktian Materiil

Eskalasi Konflik dari Administratif ke Yudisial Dalam siklus hidup perpajakan korporasi, sengketa banding pajak merepresentasikan puncak dari konflik antara Wajib Pajak dan negara. Jika pemeriksaan pajak adalah fase “deteksi”, dan keberatan adalah fase “reviu internal”, maka banding adalah fase “pertarungan terbuka”. Di sinilah segala perbedaan interpretasi, ketidaksepakatan atas fakta, dan adu argumen hukum mencapai titik […]
Permohonan Banding Pajak: Pedoman Penyusunan Surat, Syarat Legalitas, dan Strategi Lolos Administrasi Pengadilan

Dokumen Kunci Penentu Nasib Sengketa Dalam ekosistem litigasi perpajakan, permohonan banding pajak adalah tiket masuk tunggal menuju panggung keadilan di Pengadilan Pajak. Sebelum Anda bisa berargumen di hadapan Majelis Hakim, sebelum bukti-bukti transaksi miliaran rupiah digelar di meja hijau, dan sebelum saksi ahli memberikan kesaksiannya, ada satu rintangan pertama yang harus dilewati: Surat Permohonan Banding […]
Banding Pajak Perusahaan: Syarat Formal, Penyusunan Memori, dan Mitigasi Risiko Sanksi 60%

Langkah Kritis Pasca Penolakan Keberatan Bagi entitas bisnis, menerima Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang isinya “Menolak” atau hanya “Mengabulkan Sebagian” permohonan Wajib Pajak seringkali menjadi momen yang mengecewakan. Namun, dalam koridor hukum perpajakan Indonesia, ini bukanlah akhir dari segalanya. Keputusan tersebut justru membuka gerbang menuju upaya hukum yang lebih tinggi dan […]
Pengadilan Pajak Indonesia: Memahami Prosedur, Kewenangan, dan Strategi Beracara bagi Korporasi

Institusi Kunci dalam Penyelesaian Sengketa Fiskal Dalam ekosistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem Self Assessment, perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dan otoritas pajak (fiskus) adalah sebuah keniscayaan. Ketika perbedaan ini bermuara pada penerbitan surat ketetapan pajak yang tidak disepakati, dan proses keberatan di tingkat administratif tidak menghasilkan titik temu, maka penyelesaian sengketa beralih ke ranah […]
Manajemen Sengketa Pajak Perusahaan: Strategi Komprehensif Menghadapi Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali

Kompleksitas Lanskap Perpajakan Korporasi Dalam ekosistem bisnis modern, kepatuhan perpajakan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pilar fundamental dari tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Bagi perusahaan berskala menengah hingga besar (multinasional), kompleksitas transaksi bisnis sering kali berbanding lurus dengan eksposur risiko perpajakan. Perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak Badan dan Otoritas Pajak (Direktorat Jenderal […]